Siaga Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Lolos sudah kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang akan dimulai pada 01 Juli mendatang. Kebijakan yang dicapai dalam rapat kerja antara komisi VII DPR dengan menteri ESDM , Darwin Saleh, selasa (15/06/2010) silam telah menasbihkan beberapa poin penting terkait kenaikan TDL. Penekanan bahwa kenaikan tidak akan menyentuh pelanggan rumah tangga pada 450-900 VA, sebaliknya memeliki beberapa variasi kenaikan TDL pada beberapa segmen yang tersebar pada pelanggan social, rumah tangga, pemerintah dan industry.

Simulasi sederhana diberikan pada contoh berikut; Pelanggan rumah tangga 1.300 VA yang sebelumnya memakai listrik rata-rata sejumlah Rp. 134.000 per bulan akan naik Rp. 24.000 per bulan dan pelanggan rumah tangga 2.200 VA harus menenggak kenaikan sejumlah Rp. 43.000 menjadi Rp. 240.000 per bulan.

Dengan simulasi sederhana itu, masyarakat tidak mampu tidak terpengaruh dan  tidak menjadi sasaran langsung dari kenaikan TDL ini. Adapun pada tujuannya, kenaikan TDL yang bertolok pada APBN-Perubahan 2010 yang mengurangi subsidi listrik ini adalah upaya menghilangkan beban masyaraka tidak mampu. Kenaikan TDL bisa disebutkan sebagai pilihan lain untuk menutupi kekurangan subsidi listrik pada APBN-P oleh pelanggan listrik golongan mampu.

Tapi, benarkah kenaikan TDL sama sekali melindungi masyarakat tidak mampu? Kenyataannya kenaikan TDL dianalisis tajam akan berdampak signifikan bagi pelanggan industri. Pasalnya, kenaikan TDL berakibat menaikkan biaya produksi dan menimbulkan kenaikan harga-harga barang, memperbesar peluang kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja  untuk mengefisiensi pendanaan proses produksi oleh para pengusaha. Pada terminal konsekuensinya, masyarakat tidak mampu akan tetap dibuat limbung akibat kenaikan-kenaikan harga yang tidak bisa ditekan akibat kenaikan TDL yang tidak dapat dihindari.

Senada dengan prediksi praktisi ekonomi bahwa kenaikan inflasi akan terjadi pada kuartal III tahun 2010 bersamaan dengan momentum tahun ajaran baru. Semua ini, kemestian akan kenaikan TDL dan efeknya, adalah pil pahit yang dalam waktu dekat akan kita rasakan bersama. Yakni, secara langsung oleh pelanggan listrik kalangan mampu dan secara tidak langsung bagi masyarakat tidak mampu.

Secara tajam, kenaikan TDL akan sensitif dengan perbandingan lurus terhadap pelayanan listrik. Hal ini dikarenakan, vitalitas pelayanan listrik belum benar-benar dirasakan, bahkan cenderung dipandang negatif oleh masyarakat dengan masih banyaknya terjadi pemadaman listrik hingga cacatnya reformasi pelayanan di badan PLN. Diperlukan pengulangan aspirasi masyarakat terhadap pelayanan listrik sebagai janji yang harus dipenuhi oleh pemerintah, bekerjanya hubungan timbal balik antar keduanya.

Siaga, dalam artian mengarifi latar belakang dan tujuan dari kenaikan TDL, sepatutnya menjadi basis bagi masyarakat secara luas. Karena lagi-lagi kenaikan TDL menjadi sebuah kebijakan yang tidak terhindarkan untuk beberapa alasan penting, yakni penjagaan APBN, menghindari pembengkakan subsidi dan menahan defisit tetap di angka 2,4 untuk tahun ini. Rasionalisasi lainnya adalah bahwa kenaikan TDL dipercaya menghemat subsidi listrik dalam APBN 2010 sebesar Rp. 7,3 triliun.

Hal lain yang perlu diketahui adalah persoalan Kebijakan Energi Nasional (KEN) oleh pemerintah menjadi picu lain yang melatarbelakangi bengkaknya biaya produksi bagi PLN. Salahsatunya adalah berkurangnya suplai gas sebagai bahan baku listrik untuk PLN (bahkan PLN harus mengimpor pasokan gas) sedangkan program diversifikasi pemakaian BBM ke non BBM masih tidak juga efektif diterapkan. Koreksi mendalam untuk pemerintah untuk memperhatikan rasionalisasi kebutuhan dalam negeri dalam pengelolaan kebijakan pemerintahan karena Negara ini selalu lebih senang menggenjot kekayaan negeri demi negara-negara lain dan luput melihat kebutuhan negara sendiri.

Pada titik ini, mengenali kebijakan TDL secara sebab dan tujuannya, diharapkan masyarakat tidak gegabah dalam menanggapi kenaikan TDL dan cenderung memberikan penyikapan matang dan solutif bagi keseluruhan komponen akibat sebuah kebijakan keuangan negara ini.

Oh iya, usulan Liskin (listrik untuk rakyat miskin) oleh Dahlan Iskan sebagai Dirut PT PLN semoga dikonfirmasi eksekusi nyatanya oleh DPR. Siapa tahu bisa menyelamatkan banyak pihak dari efek masal kenaikan TDL.

*tulisan ini, di awal, ditujukan ke kolom Suara Mahasiswa pada Harian Seputar Indonesia. alhamdulillah, belum ada kesempatan untuk ditampilkan sehingga ditumpahkan ke blog ini.

silence remained nothing,

Di bumi Indonesia ini, banyak jiwa-jiwa manusia diselingkuhi oleh tindakan-tindakan para penguasa. Sejak awal mereka tidak diam, karena selalu ada sua sebuah tuntutan dalam aksi yang dibuat runut sebagai reaktifitas kebijakan pendaulat Negara yang katanya tersembah untuk rakyat. Katanya akan berpulang atas kebaikan bersama.

Jiwa-jiwa yang diselingkuhi itu terus aktif dalam idealismenya. Ada yang selalu menjadi corong dan melalui tinta tertumpah, sedemikian membasahi media dan produk media dengan opini hujat-membangun yang mengoreksi atau halusnya mengevaluasi kebijakan atau aturan yang disebarluaskan oleh pemangku daulat Negara. Langkah mereka tidak hanya dalam tinta melainkan melalui aksi unjuk rasa. Namanya saja unjuk rasa, berarti ada rasa yang dipertunjukkan disana. Biasanya sih rasa kecewa akibat malpraktik kebijakan atau malpraktik rekomendasi produk regulasi oleh pemerintah. Kekecewaan itu diidentikkan sebagai wujud cinta. Kan memang mereka yang sebanarnya bisa merasai ejawantah dari kebijakan-kebijakan yang terlahir, bukan para pemangku jabatan yang selalu adem dibawah angin Ac itu.

When silence remained nothing,

Saya maksudkan arti sebenarnya bahwa diam tidak menghasilkan apa-apa. Buktinya cukup jelas. Sejak mula, tidak-diam-nya para aktivis diluar itu menjadi sebuah komponen yang tidak bisa hilang dalam siklus bernegara. Anggaplah mereka sebagai penasihat kenegaraan terbaik. Pantas, karena mereka menjadi penasihat sekaligus objek produk kebijakanyang lahir. Suara mereka yang paling pantas di-anakemas-kan dalam rapat dewan.

Silence yang mereka hancurkan habis-habisan dengan terus bergerak dalam opini-opini idealis merupakan sebuah mata rantai yang tidak bisa hilang.

Justru karena kegelisahan itu ada, pemerintahan tidak akan mati.

Justru karena kegelisahan itu membunuh diam, maka roda bernegara terus berputar.

Posisi mereka yang tidak diam ini akan saling mengisi dan sejatinya tidak pernah kosong. Karena ada saja jiwa-jiwa pembaharu yang menggantikan. Meski jaman selalu memutar dan berputar, komponen ekosistem Negara akan selalu sama. Secara peran, akan selalu ada pengisi lakon-lakonnya. Meski memang, tidak di setiap masa memiliki artis hebat yang sama persis (persis geraknya dalam membangun peradaban bangsa).

gambar disini

Memboikot METRO TV & TVONE ?

Ini karena invitasi group facebook sih. Saya rada kolot untuk perkembangan teve dua minggu terakhir ini. Ditambah lagi, media cetak jua tiada saya lahap secara sungguh-sungguh.

Ya, malam ini ada 1 group invitation -> sejuta facebookers boikot METRO TV dan TVONE.

Rada-rada mikir c? Ada apa? Apa sebab? Sampe metro TV yang udah lawas menemani masyarakat (diantara 2 media yang jadi objek diatas) mau diboikot? Oke, saya liat dulu halamannya. Here it goes the reasons :

Yang setuju dengan pendapat kami, silahkan bergabung dengan kami dalam grup “Sejuta Facebookers Boikot TV One dan Metro TV” pertimbangannya sebagai berikut :

TV One dan Metro TV merupakan media yang dipercaya masyarakat tetapi akhir-akhir ini pemberitaan mengenai masalah Bank Century ini dipolitisasi dengan memberikan sajian-sajian yang menyudutkan terhadap Sri Mulyani.
Pemeriksaan Pansus terhadap masalah ini sedang dilakukan tetapi kedua stasiun TV itu sudah memberikan informasi yang asimetris kepada masyarakat yang ujung-ujungnya hanya menimbulkan kebodohan.

Oleh karena itu, kami mengajak facebookers untuk memboikot pemberitaan dan bahkan tidak menonton kedua stasiun TV tersebut agar bisa mempelajari masalah kebijakan terhadap penyelamatan Bank Century ini secara proporsional dan obyektif

Untuk tiga paragraf penjelasan yang disajikan ini saya butuh menelan lama. Well, saya yang rada oon aja kayaknya. Saya menangkap alasan yang hadir disini adalah inisiasi pemberitaan yang terpolitisasi (menyudutkan Sri Mulyani yang ditekankan). Kemudian simpulan bahwa informasi disampaikan secara asimetris yang menimbulkan pembodohan masyarakat.

Hadoh, masa saya yang anak pers mahasiswa (persma) di-invite group beginian? Mana bisa saya berkhianat pada bendera inang (pers) yang menjadi kecenderungan saya? Hehe ^^ :~

Itu alasan pertama saya tidak mengiyakan invitasi untuk bergabung pada grup ‘boikot metro tv dan TVONE’.

Lalu masalah politisasi, saya angkat tangan. Orang-orang intelek diluar sepertinya bisa lebih berani mengatakan ada indikasi kepentingan (meski pada akhirnya, kepentingan berbau tak sedap bisa saja tercium). Well, tiada penjaminan elemen sosial bisa bersih dari kepentingan, karena dalam bersosialisasi, tiap pikiran memiliki inisiasi tersendiri dalam melibatkan dirinya ke dalam populasi atau bangsa (sebagai lingkup mega-nya). (-lagi-lagi menurut saya-)

Yang menjadi agak aneh ya karena menyudutkan Sri Mulyani dan pembodohan pemberitaan kasus century, dua media ini diboikot. Apa itu tidak terlalu terburu-buru? Parsial menggantikan general? Ini nampaknya masih jadi penyakit homo sapiens yang primitif. Efek panjangnya, sudah ditelaah? Jika akhirnya dua media ini hengkang dan benar-benar terisolir, apa kita tidak kesulitan mencari media yang bisa memfasilitasi kita untuk meneguk berita seputar perpolitikan, ekonomi dan permasalahan kenegaraan? Ya, kita tahu sendiri, media-media lain kan sibuk dengan suburnya entertainment program mereka. Atau sang pemboikot punya manuver solutif dibalik mercusuar boikot yang dia gencarkan?

Kenapa tidak memilah, yakni menjustifikasi pemberitaan seputar bank century dan sri mulyani (yah, kalau fakta yang disodorkannya memang kuat) dan tidak mengatasnamakan program dua media itu secara keseluruhan? Kasihan dong, masyarakat yang terfasilitasi program mendidik macam Kick Andy, dsb.

Lalu penjelasan alasan yakni memboikot agar bisa mempelajari masalah kebijakan terhadap penyelamatan Bank Century ini secara proporsional dan obyektif. Nah, mau ambil informasi darimana? (walau banyak referensi dari media lain).Toh tujuan dasar dua media itu adalah memfasilitasi upaya penyelesaian masalah Bank Century dengan MEMBERITAKAN. Kalaupun merasa banyak keganjilan, sok tegur (secara kasar ataupun halus) oknum-oknum yang menjadi ‘pembesar’ pemberitaan. Kendalikan orang-orangnya dengan doktrin yang benar. Lancarkan kritikan yang membangun, bukan memperkeruh. Kekritisan bisa diimbau kepada masyarakat agar masyarakat mau berbicara dan media gantian mendengarkan. Jangan lupa, ada lho Jurnalisme warga atau yang popular di Indonesia ya citizen Journalism. Coba dikembangkan.

Sejauh ini, track record metro TV (satu diantara dua media yang hendak dijadikan objek boikot) baik-baik saja dengan materi pemberitaan yang mencerdaskan dan professional. Proses penggalian berita mereka pun tiada konvensional. Keterlibatan masyarakat diperhatikan. Sejauh ini mahasiswa sebagai agent of Change mendapat apresiasi dari mereka dengan mem-fusi-kan program mereka bersama ide-ide peradaban yang menyeret pemikiran mahasiswa (atau sebutlah generasi muda). Tidakkah demikian?

Lantas, akibat pemberitaan Century yang kian tidak ramah, apakah mesti ‘rumah media’-nya yang diboikot? Ketidakramahannya kenapa tidak dijegal dan penjegalannya dimaksudkan kepada oknum? Ingatlah bahwa ‘rumah media’ bahkan sistem itu dikendalikan oleh manusia-manusia yang memang dianugerahi kecerdasan dan bahkan berpotensi menjadi picik bin licik dengan otaknya.

Mungkin ya, oknum dua media tersebut sedang mabuk a.k.a dalam pengaruh godaan setan. Tapi ya, eksekutor hingga ke-edanannya tampak itu ada ditangan para manusianya. Bukan godaan luar yang salah. Maka, yang dibenerin apa? Manusianya. Tentunya dengan akal sehat. Atau ekstrim-nya, majulah menjadi pahlawan untuk menyelesaikan kasus Century dan Sri Mulyani yang tersudut itu. terlihat lebih positif (ayo kampanye-kan untuk mengenyahkan aura negatif sebagai lapisan reaksi pertama dalam pemberitaan apapun hehe ).

Yah. Itu saja deh. Cuma pengen bersuara. Masyarakat bisa berpikir cerdas, apalagi ini era-nya Obama (apa hubungannya?)

*ziy lagi mabok. Sok-sok-an jadi anak media. Heu x_x*

**anyway, media skepstime dibangun dalam mambangun media tapi tidak seharusnya skpetisme juga yang menjadi alat pemberangus ‘media’**

bawaan

penulis memiliki bawaan wajib dalam tiap perginya dikantong ajaib yang dibawanya yakni buku dan pena. (ini seperti tertutur sebagian besar penulis) meski pada akhirnya, posisi buku digantikan bukunya tanpa menhilangkan fungsi yang dibutuhkan yakni wadah untuk mengikat ide. kondisi kekinian yang akhirnya membuat ‘buku’ bermacam-macam hingga ia berupa ruang kosong drafts sms dalam handphone.

tidak jauh beda dengan para penulis, jurnalis juga punya bawaan wajib. yakni buku dan pena (tentunya), serta perekam dan kamera! buku dan pena melengkapi kegiatan mengikat ide sedangkan perekam dan kamera adalah pengikat momen dan fakta. tentunya dari kejadian lapangan dan ‘harta karun’ suara narasumber!

bawaan wajib ini adalah tools penting bagi jurnalis yang peka terhadap objek berita. layaknya kita mengerti bahwa kejadian itu tidak diekspektasi spontanitasnya (beberapa kejadian tentunya).

16 Oktober 1975 dan Balibo

Seorang rekan wartawan, Aboeprijadi Santoso dari Amsterdam, punya ide lain yang menarik. Dia usul tanggal 16 Oktober 1975 dijadikan “Hari Kelam Pers Indonesia.”

Alasannya, saat itu terjadi pembantaian lima wartawan di Balibo, yang hendak merekam agresi negara Indonesia di Timor Timur. Tak soal bahwa kelima korban tsb adalah warga Australia, Inggris dan Selandia Baru.

“Mereka satu bangsa dengan kita: bangsa wartawan, yang menohok berita demi kepentingan publik. Mereka satu republik dengan kita: republik jurnalistik, yang menyingkap ragam peristiwa,
nestapa dan tragedi demi kepentingan publik.”

“Berkat mereka, kita tahu, sejak itu, tentara kita melakukan penyusupan ilegal ke negeri tetangga untuk kemudian menduduki dan menjajahnya. Tapi, berkat pembantaian mereka, kita dirundung kegelapan dua dasawarsa lamanya.”

“Enambelas Oktober 1975 adalah pembunuhan terhadap pers bebas dan terhadap hak publik Indonesia untuk mengetahui agresi, kekejaman dan pendudukan tentara kita di negeri orang. They shoot the messengers, and they killed their messages, too. Sebab, sejak 1975 Timor Timur tertutup bagi orang, apalagi bagi pers, dari dalam dan luar Indonesia – kecuali segelintir pers ‘apologists’ yang menyertai tentara tanpa mengungkap tragedi di balik operasi. Artinya, dengan pembungkaman dan pengekangan terhadap pers bebas, sejak itu, petualangan Orde Baru di Timor Timur mengingkari hak publik Indonesia untuk mengetahui ulah negaranya yang melanggar konstitusi sendiri dan untuk menyadari tragedi kemanusiaan yang berlangsung di sana.

Anda mungkin tahu pada tanggal itu, Assisten Intel Opsus Mayjen Benny Moerdani mengetahui dari Dubes Australia Richard Woolcott bahwa kelima wartawan tsb (Gary Cunningham, Gregory Shackleton, Tony Stewart, Brian Peters and Malcolm Renie) berada di Balibo, Timor Timur, saat ABRI melancarkan Operasi Komodo.

Mayjen Benny menginstruksikan Kol. Dading Kalbuadi agar “jangan ada saksi mata” operasi tsb, dan Dading memerintahkan Komandan Tim Susi “Mayor Andreas” (Kapten Yunus Yosfiah) agar memburu kelima wartawan tsb. (Jill Jollife, Cover Up, The Inside Story of the Balibo Five, 2001, h. 312). Setiba di Balibo, Kapten Yunus mengeluarkan perintah tembak kepada anggota Tim Susi, antara lain Letnan Bibit Waluyo dan, ada kemungkinan, juga Letnan Soetiyoso. Empat wartawan tsb ditembak konyol, satu lagi ditusuk mati.

**

saya baru tahu tentang tragedi Balibo dari isu  yang menyeruak di awal 2010, yakni saat ada filme dokumenter yang hendak mengabadikan traged tersebut dalam lakon dokumenter. akhirnya, hajat itu ditukas tuntas oleh pemerintah dengan melarang peredarannya.

sampai-sampai Aboeprijadi Santoso berkata bahwa 16 Oktober 1975 sebagai hari kelam pers indonesia menurut saya adalah ungkapan seorang pejuang jurnalistik yang mengerti sekali ihwal 16 Oktober 1975 adalah tindakan rendah menghentikan kegesitan jurnalistik murni.

tak banyak yang akhirnya menganggap bahwa 16 Oktober 1975 dan tragedi Balibo didalamnya itu patut dimaknai. padahal ihwal ini adalah hal penting, bagaimana kita bisa lebih hati-hati dan berkembang di kekinian dengan belajar dari perjuangan lampau.

seperti dikatakan E. S. Ito (dibubuhi kata pers)

Masa lalu (pers) perlu ditampilkan lewat wajah (pers) masa kini, agar kejadian-kejadian (pers) masa sekarang mendapat jawaban dari peristiwa (pers) serupa di masa lalu.

Koran Janganlah hilang (Seno Gumira Ajidarma)

Janganlah Hilang…
Oleh: Seno Gumira Ajidarma

Pada hari Kamis, 26 Februari 2009, saya membaca berita tentang peluncuran dua buku Atmakusumah Astraatmadja, seorang wartawan senior, pada ulang tahun ke-70 dalam koran The Jakarta Post di bawah judul ”Partisan print media proven short-lived”.
Bukanlah maksud saya untuk bersikap kritis jika menyebutkan betapa judul kedua buku tersebut dianggap ”bukan berita” sehingga tidak akan kita ketahui judulnya dari berita tersebut, melainkan bahwa saya terharu karena rupanya media cetak dalam berita ini masih dianggap penting.

Disebutkan, misalnya, pendapat Atmakusumah bahwa koran seperti Jurnal Nasional yang terhubungkan dengan Partai Demokrat adalah sama saja dengan koran seperti Suara Karya milik Golongan Karya semasa kekuasaan Soeharto. Diungkapnya bahwa setidaknya 50.000 eksemplar koran tersebut ”laris manis” karena dibeli oleh Departemen Penerangan untuk dibagikan ke kantor-kantor pemerintah. Bahwa kemudian setelah Orde Baru tamat riwayatnya bangkitlah ”jurnalisme franchise”, yang lebih membutuhkan penerjemah ketimbang wartawan itu, ternyata dianggap Atmakusumah sebagai wajar dan bukanlah sesuatu untuk dikecam. Disebutnya, hari-hari ini jika semasa Orde Baru yang disebut media cetak ”idealis” bisa mencapai 70 persen, justru semasa Reformasi hanyalah 30 persen.

Sangat mengharukan juga bahwa dalam diskusi sehubungan dengan peluncuran buku tersebut, dengan pembicara David T Hill dan Henry Subijakto, terdapat perbincangan mengenai kekhawatiran atas dampak ”jurnalisme franchise” itu terhadap kebudayaan Indonesia.
Sekali lagi, jika saya sebutkan bahwa saya terharu, bukanlah maksud saya sebagai tanggapan atas isi berita tersebut, melainkan terharu karena ternyata media cetak masih menganggap media cetak itu sendiri adalah penting. Mengapa begitu? Karena di tengah hiruk-pikuk dan ”gebyar” media audio visual sepintas lalu media cetak bagaikan berada dalam posisi inferior. Jika seorang presenter media televisi, misalnya, bisa menjadi ”bintang” dengan features atau program yang dalam keterbandingannya dengan media cetak adalah biasa-biasa saja; maka gemerlapnya seorang star reporter media cetak, betapa pun eksklusif liputannya, tidaklah akan memiliki cahaya seterang seperti jika itu dilakukannya untuk televisi.

Namun harus saya tekankan, dan inilah maksud catatan saya, bahwa hanya tampaknya saja media cetak itu inferior dalam perbandingannya dengan media audio visual. Jika yang ”selintas pintas”, ”bagaikan”, dan ”tampaknya saja” itu diganti dengan sedikit saja perhatian dan penghayatan cermat, maka bagi saya tampaklah superioritas media cetak itu, yang berita dan cerita di dalamnya dituliskan, yang foto dan gambarnya diam tak bergerak, sehingga bisa dibaca ulang atau dipandang lama-lama sesukanya.
Tentu, setiap media punya kelebihan, memiliki keunikan yang sebetulnya tidak bisa dibandingkan, tetapi penindasan (oleh) awam yang memang selalu berlangsung dalam proses kebudayaan tidak memberi banyak peluang kepada media cetak untuk terlihat superioritasnya. Memang, katakanlah dengan sepak bola, tidak mungkin kemampuan replay adegan gol yang spektakuler dalam slow motion melalui berbagai sudut pandang itu dilakukan media cetak; tetapi mengapa semakin dramatik pertandingan sepak bola yang sudah kita saksikan di televisi, semakin kita ingin membaca bagaimana pertandingan itu dituliskan esok harinya di koran? Ini bukan sekadar keinginan mengulang sensasi dramatiknya, melainkan dalam hal saya, hanya melalui kolom seorang Rob Hughes di International Herald Tribune, misalnya, dapat saya pahami makna ironis peristiwa Lionel Messi, pemain bintang klub Barcelona, yang membuat gol dengan tangan (ada fotonya), persis seperti dilakukan Maradona pujaannya.

Kedalaman

Makna, tentu saja, datang dari kedalaman, sedangkan pendalaman adalah tradisi ratusan tahun media cetak, yang dalam hal ini diturunkan oleh jiwa budaya tulisan, tempat segala sesuatu direnungkan dan dipertimbangkan berulang-ulang sebelum tampil sebagai produk cetakan.

Namun, pengertian kedalaman media cetak yang saya maksudkan bukanlah hanya bentuk tajuk rencana ”sok bijak”, investigasi berpanjang-panjang, maupun liputan kemanusiaan pura-pura ”sastrawi”, karena kedalaman juga terdapat dalam keringkasan kolom humor Art Buchwald maupun comic strip Peanuts yang bukan hanya filosofis tetapi juga puitis itu.

Tekanan atas makna dalam kedalaman media cetak tidaklah saya maksud sebagai lawan suatu ”kedataran” media audio visual, yang jelas memiliki bahasa pendalamannya sendiri, melainkan sekadar menunjukkan dengan sederhana betapa media cetak itu tidaklah seharusnya dipandang inferior dibandingkan media audio visual.
Dari mingguan analisis seperti The Economist, misalnya, saya mendapatkan peluang memeriksa gagasan di balik peristiwa aktual, yang sama sekali tidak inferior dibandingkan diskusi para pakar di CNN. Selain itu, hanya di media cetak saya dapat membaca cerpen ajaib Putu Wijaya bukan? Tentu, tentu ada ”versi on-line”” yang lebih ringkas di layar komputer, tetapi bagaimanapun, romantika teriakan loper dan wanginya kertas koran baru bagi saya tidaklah tergantikan.

Tapi, bagaimana dong dengan media cetak tanpa kedalaman yang hanya bermakna keamburadulan? Di sinilah pentingnya penghargaan atas karya-karya jurnalistik media cetak, seperti Anugerah Adiwarta Sampoerna, hadiah Jurnalistik Adinegoro, Mochtar Lubis Award, dan lain sebagainya agar menjadi jelas, jurnalisme macam apa layak diabadikan dan menjadi teladan, bukannya mempermalukan peradaban dan pantas dimusnahkan….

Seno Gumira Ajidarma, budayawan
Sumber: Kompas Jumat, 8 Mei 2009

**saat koran harus menunjukkan superioritasnya dengan kualitas yang dibawanya**

ilmiah sebagai kultur,

ilmiah memang harusnya tidak melulu menjadi sebuah vocabulary milik orang-orang di dunia sains. menurut saya, ilmiah perlu menjadi kultur bagi para jurnalis. hal ini (ilmiah) sebenarnya telah diadopsi dan dijadikan bahan pertimbangan yang menghasilkan etika dalam dunia jurnalistik itu sendiri.

check this out,

il·mi·ah a bersifat ilmu; secara ilmu pengetahuan; memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan:penerbitan majalah — berkembang dng pesat;
– populer bersifat ilmu, tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam (tt artikel, gaya penulisan karya ilmiah);
meng·il·mi·ah·kan v menjadikan ilmiah atau bersifat ilmu; mengilmukan: ia tidak dapat ~ hal-hal yg gaib

memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan semisal mendasari berita dengan data dan fakta, sumber bisa ditelusuri dan memang merupakan kebenaran yan diakui banyak pihak.

well, sangat beririsan dengan elemen jurnalisme.

memang ilmiah itu patut menjadi kultur, dalam jurnalistik dan dalam disiplin lain di kehidupan. dalam berbicara, bersikap, ber-attitude bahkan dalam mengendalikan sesuatu semisal menjadi figur pemimpin.

tinggal kita yang jangan terlalu mengabsolutkan arti dari ‘ilmiah’ itu.

.mula sang pemula.ziyy